Tarif pajak adalah dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak berdasarkan pengelompokannya.

Apa saja jenis tarif pajak yang berlaku di Indonesia dan seperti apa pengelompokannya?

Tentang Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan UU PPN No. 42 Tahun 2009, beserta peraturan turunannya, termasuk regulasi pemerintah daerah untuk jenis pajak tertentu yang menjadi kewenangan pemda.

Besar tarif pajak yang dikenakan atau menjadi tanggung jawab wajib pajak berbeda-beda tergantung objek, subjek, hingga pengelompokannya.

Berikut pengelompokan pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak dan besar tarif yang dikenakannya:

Pengelompokan Pajak

Satu jenis pajak sebenarnya bisa dikelompokan dalam lebih dari satu kelompok pajak tertentu.

Pengelompokan pajak ini tergantung pada dasar pengelompokannya, yaitu:

1) Pajak berdasarkan Golongannya

• Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
• Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak berdasarkan Sifatnya

• Pajak subjektif adalah pajak yang pengenannya berdasarkan kondisi wajib pajak. Contoh: PPh.
• Pajak objektif adalah yang pengenaannya berdasarkan keadaan objek pajak tanpa memerhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya

• Pajak pusat adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan uang pajaknya dipakai untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contoh: PPN, PPnBM, PPh dan Bea Meterai.

• Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran pengeluaran rumah tangga daerah.

Pajak daerah ini biasa disebut PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah).

Contoh: pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan.

Pajak daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

• Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
• Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

Baca Juga: Tarif PPN Atas Jasa Pengiriman Barang

Jenis Tarif Pajak di Indonesia

Berdasarkan komponen pajak yang ada di Indonesia, maka tarif pajak secara struktural terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Tarif Pajak Proporsional 

Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.

Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

Contoh:

• PPN tarifnya 11% dari berapapun jumlah objek pajaknya (UU HPP No. 7 Tahun 2021).
• PBB dengan tarif 0,5% dari berapapun jumlah objek pajaknya (UU HKPD No. 1 Tahun 2022).

2. Tarif Pajak Tetap atau Regresif

Tarif pajak tetap atau regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya (tidak berubah-ubah).

Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Contoh:

• Bea Meterai dengan nilai Rp10000.

3. Tarif Pajak Progresif 

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak.

Tarif pajak progresif ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu:

• Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk wajib pajak pribadi, selengkapnya baca: Tarif Efektif PPh 21 TER.
• Tarif progresif-tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap.
• Tarif progresif-degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun (degresif).

4. Tarif Pajak Degresif 

Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin rendah jika nilai objek yang dikenai pajak semakin meningkat.

Dengan begitu apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil.

Akan tetapi, bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

Ada tiga jenis tarif pajak degresif, yaitu:

• Tarif Degresif-Degresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya semakin kecil.

• Tarif Degresif-Tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap.

• Tarif Degresif-Progresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya makin besar.

5. Tarif Pajak Ad Valorem

Tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang.

Untuk memudahkan pemahaman tarif pajak ad valorem ini, simak contoh berikut:

Perusahaan AAA mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga per unit Rp10 juta. Jika tarif bea masuk impor barang tersebut 20%, maka nilai bea masuk yang harus dibayarkan adalah:

Untuk mengetahui contoh penghitungan PPN, Bea Masuk dan PDRI, selengkapnya baca artikel: Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk.

6. Tarif Pajak Spesifik

Tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu.

Contoh:

PT. AAA di Indonesia mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100 unit. Apabila harga satu mobil tersebut Rp100.000.000 dan tarif bea masuk atas impor barang Rp20.000.000 per unit, maka jumlah bea masuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut sebagai berikut:

Sanksi Denda hingga Pidana Soal Pajak

Pajak hukumnya wajib yang harus dibayarkan oleh WNI sebagai wajib pajak dan WNA yang tinggal serta mencari nafkah di Indonesia.

Pemerintah memberlakukan sanksi kepada para pengemplang pajak.

Sebab pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara dari dalam negeri yang dananya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan produktivitas, untuk menjalankan roda perekonomian, membayar gaji PNS, tentara dan membangun fasilitas umum.

Orang yang membayar pajak sama dengan berkontribusi pada pembangunan negaranya.

Maka disebutkan warga negara yang taat adalah mereka yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Setelah mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, sekarang waktunya memenuhi kewajiban perpajakan Anda dengan cara yang mudah dan cepat.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, memberikan pemahaman yang mendalam tentang tarif pajak di Indonesia dan pentingnya ketaatan perpajakan. Dengan penjelasan yang komprehensif, contoh-contoh yang jelas, dan rekomendasi praktis, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan dan cara memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat.

Bagi bisnis owner yang sedang mencari layanan konsultan pajak terbaik untuk mengurusi kesulitan Masalah Perpajakan lainnya, kwa-consulting.id merupakan pilihan yang tepat. Alasannya karena layanan konsultan pajak ini sudah berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, juga memiliki rekam jejak yang baik.Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

KESIMPULAN

Pemerintah menunda implementasi NPWP dengan format 16 digit (NIK) hingga 1 Juli 2024, dari tanggal sebelumnya 1 Januari 2024. NPWP format 15 digit masih berlaku hingga 30 Juni 2024. Sampai 7 Desember 2023, 82,52% Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri telah dipadankan. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan Virtual Help Desk untuk bantuan implementasi NPWP 16 digit. Kesempatan diberikan untuk persiapan sistem aplikasi dan pemadanan database. Harapannya adalah kesiapan yang baik dari semua pihak untuk memastikan kelancaran implementasi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan bisnis owner dapat melakukan manajemen perpajakan yang baik. Jika bisnis owner masih bingung dan masih gagal paham. Langsung saja konsultasikan ke kami sekarang!! Yuk buruan konsultasi dengan kami, tunggu apa lagi??

NPWP NE adalah nomor pokok wajib pajak yang statusnya sudah tidak aktif.

Apa itu NPWP NE atau NPWP Non Efektif?

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebenarnya berlaku seumur hidup, dalam beberapa kondisi bisa menjadi nonaktif dan tidak bisa digunakan lagi.

Pada umumnya, NPWP bakal non aktif terjadi karena dua hal:

• Pertama, NPWP dinyatakan non efektif (NE) atau NPWP NE
• Kedua, NPWP dihapuskan (DE)

NPWP bisa menjadi nonaktif jika WP mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menonaktifkan NPWP-nya dan DJP mengabulkan permintaan tersebut.

NPWP juga bisa dinonaktifkan oleh DJP ketika suatu NPWP dinilai memenuhi syarat untuk dinonaktifkan.

Maka penting bagi WP memastikan NPWP-nya tetap aktif dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang dikenakan padanya.

Sebab jika tidak, DJP bisa saja membekukan atau menonaktifkan NPWP tersebut dengan atau tanpa pemberitahuan kepada WP.

Jika Anda merasa tidak pernah mengajukan penonaktifan NPWP dan sudah lama tidak melakukan aktivitas pajak, Anda dapat mengecek status NPWP melalui fitur “Cek NPWP Online”.

Baca Juga: NPWP Badan Baru Terdaftar Akhir Tahun, SPT Tahunan Tetap Dilaporkan?

Ketentuan dan Syarat NPWP Non Efektif Sementara

Sebuah nomor NPWP bisa dinonaktifkan sementara jika dalam kondisi berikut:

1. Anda Pindah ke Luar Negeri

Kasus seperti ini terjadi ketika Anda tinggal di luar negeri sedikitnya 183 hari dalam satu tahun.

Setelah NPWP Non Efektif atau NPWP NE, Anda tidak perlu khawatir akan ditarik pajak seperti sebelumnya.

Status seperti ini dapat membantu DJP dalam menghemat sumber daya yang digunakan untuk melakukan pengawasan rutin.

Sebab NPWP yang resmi non-aktif tidak termasuk dalam daftar NPWP yang diawasi secara rutin oleh DJP.

2. Anda sudah tidak lagi menjalankan usaha atau pekerja bebas lainnya

Ketika Anda memutuskan pensiun atau berhenti dari kegiatan usaha, Anda bisa mengajukan permohonan agar NPWP-nya dinonaktifkan.

Anda diminta untuk mengajukan permohonan sendiri, tanpa perantara.

Jika NPWP Anda sudah non-aktif, maka tidak akan lagi dikenai kewajiban membayar pajak dan tidak perlu lagi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan seperti sebelumnya.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Jika sebelumnya Anda berpenghasilan diatas PTKP kemudian berhenti bekerja, maka kartu NPWP WP tersebut dapat dinonaktifkan.

Dengan begitu, DJP pun dapat mengetahui status WP yang berubah dari wajib pajak menjadi bukan wajib pajak.

Dengan perubahan status ini, maka jika Anda akan didenda jika tidak menyampaikan SPT, maka denda itu tidak ada lagi dan Anda tidak memiliki kewajiban membayar pajak.

4. Anda meminta NPWP dihapus, namun belum ada keputusan

Ketika Anda tidak memiliki rencana akan kembali bekerja dan merasa tidak membutuhkan lagi NPWP, Anda bisa saja membuat permohonan penghapusan NPWP.

Proses ini membutuhkan waktu, yang salah satunya karena DJP harus cek dan ricek apakah Anda benar-benar bukan lagi seorang wajib pajak.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kebenaran data atau informasi seperti berikut:

1. Wajib pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan
2. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak
3. Wajib pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
4. Wajib pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali
5. Wajib pajak diketahui/ditemukan alamatnya

Selama menunggu keputusan penghapusan, NPWP Anda tersebut akan berstatus non-aktif sementara.

Anda tidak dapat menggunakannya, sampai dihapus secara permanen segera setelah permohonan WP dikabulkan.

Baca juga: Ini dia Cara Mengatasi Lupa Kode Efin

Cara Cek NPWP Aktif atau Nonaktif dan jika Lupa

Untuk mengetahui apakah NPWP non-aktif atau tidak, Wajib Pajak (WP) bisa melakukan pengecekan. Ada beberapa cara cek NPWP aktif atau nonaktif, yakni:

1. Cek NPWP ke KPP

Bagi Anda yang lebih suka tatap muka, bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengetahui apakah NPWP-nya masih aktif atau tidak.

Caranya, dapat langsung menanyakan kepada petugas pajak di sana.

Keunggulan dari cara ini Anda bisa mendapat penjelasan langsung petugas yang berkompeten, yang benar-benar memahami soal pajak.

Anda juga bisa menanyakan hal lain secara detail terkait perpajakan.

2. Cek NPWP melalui telepon Kring Pajak

Anda yang juga ingin mendapatkan jawaban langsung, tanpa menunggu lama untuk mengetahui NPWP aktif atau tidak adalah dengan menelepon Kring Pajak ke nomor telepon 1500200.

3. Cek NPWP online

Cara cek NPWP online ini terdapat 3 cara yang bisa dipilih wajib pajak, di antaranya:

1) Cek NPWP online di website DJP

Berikut cara cek NPWP aktif atau nonaktif secara online melalui situs resmi DJP:

• Buka situs DJP di https://ssereg.pajak.go.id/
• Login dengan memasukkan nomor NPWP dan nama Anda
• Jika nama Anda muncul setelah nomor NPWP dimasukkan, artinya NPWP tersebut masih aktif terdaftar dalam sistem DJP.

2) Cek NPWP online dengan KTP dan KK

Berikut cara cek NPWP online apakah masih aktif atau nonaktif menggunakan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK):

• Buka website https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp
• Ketikkan nomor KTP atau KK Anda
• Maka akan muncul keterangan berisi nomor dan identitas lainnya maupun informasi yang menyebutkan status NPWP Anda aktif atau nonaktif

Pada halaman tersebut, WP nanti akan menerima peringatan seperti berikut:

Catatan: Data NIK dan KK harus sesuai untuk melakukan validasi NPWP. Untuk keamanan, informasi Nama Wajib Pajak disamarkan.

Hal tersebut karena DJP menjaga kerahasiaan atas segala informasi WP. Walaupun nomor NPWP dan NIK KTP terhubung dan WP tidak memiliki akses seluruh data secara online untuk melihat data tersebut.

Namun dari keterangan tersebut, WP setidaknya tahu bahwa NPWP-nya masih aktif atau tidak.

Untuk WP yang juga kehilangan KTP, maka harus terlebih dahulu mengurus KTP sementara ke DISPENDUK. Selanjutnya, WP baru bisa meminta petugas pajak melihat nomor NPWP Anda.

Baca juga:  Istri Ingin Membuat NPWP, Bagaimana Caranya?

Mengecek aktif atau tidaknya NPWP lewat online sangat mudah dan praktis.

Cukup dengan koneksi internet yang bagus dan tanpa menunggu lama, Anda bisa mengetahui jawaban.

Cara alternatif lainnya lewat jalur online adalah Anda bisa mengirimkan e-mail ke kantor pajak dengan alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kekurangan dengan cara berkirim email adalah Anda tidak langsung mendapat jawaban.

Apalagi jika sedang banyak pengaduan yang masuk ke alamat email tersebut.

Anda pun tak punya pilihan lain selain bersabar.

Baca Juga: NIK Vs NITKU Apa Bedanya??

Cara Mengaktifkan NPWP Non Efektif atau NPWP NE

NPWP yang non efektif masih bisa diaktifkan kembali dengan dua cara, yakni secara daring dan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

A. Cara mengaktifkan NPWP NE online:

1. Buka halaman DJP di https://pajak.go.id/
2. Setelah masuk ke halaman utama Ditjen Pajak online, klk “Chat Pajak”.
3. Isikan data sesuai keterangan yang tertera, seperti NPWP, nama, alamat email, dan nomor ponsel.
4. Kemudian pilih opsi pertanyaan yang sesuai, yakni permohonan pengaktifan kembali WP Non Efektif, klik “Connect”.
5. Berikutnya tunggu balasan chat dari petugas pajak. Apabila sudah ada balasan, ajukan permohonan pengaktifan kepada petugas tersebut.
6. Isikan sejumlah data sesuai dengan arahan dari petugas pajak, kemudian petugas akan mengecek dan melakukan verifikasi data.
7. Petugas akan meminta Anda membuat pernyataan terkait permohonan pengaktifan kembali NPWP beserta alasannya.
8. Selanjutnya permohonan pengaktifan NPWP NE akan diproses oleh petugas pajak.
9. Anda akanmendapatkan pemberitahuan melalui email resmi dari Ditjen Pajak apabila permohonan disetujui.

B. Cara mengaktifkan NPWP NE offline:

1. Unduh formulir permohonan aktivasi NPWP
2. Setelah permohonan aktivasi NPWP diisi dan ditandatangani, serahkan ke KPP terdekat
3. Lampirkan fotokopi KTP dan NPWP lama
4. Selanjutnya, petugas berwenang akan melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka pengaktifan kembali wajib pajak NE.

Sayangnya mengaktifkan kembali NPWP ini hanya berlaku untuk NPWP yang berstatus non efektif (NPWP NE).

Sedangkan NPWP yang non aktif karena telah dihapuskan (NPWP DE) dari sistem pajak, tidak bisa diaktifkan kembali.

Untuk kasus WP yang pernah mengajukan penghapusan NPWP dan dikemudian hari tanpa diduga membutuhkan NPWP lagi, maka dia harus membuat NPWP baru.

Oleh karena itu, jika Anda tidak sedang membutuhkan NPWP, sebaiknya jangan langsung dihapus, apalagi NPWP berlaku seumur hidup.

Cara yang paling aman, bisa mengajukan permohonan NPWP Non Efektif.

Dengan begitu, nomor NPWP tersebut cuma nonaktif sementara dan WP bisa mengajukan permohonan aktivasi kembali NPWP tersebut kapan saja.

Itulah tadi cara mengecek NPWP aktif atau tidak dan cara mengaktifkan kembali NPWP Non Efektif atau NPWP NE.

KESIMPULAN

NPWP, seumur hidup, bisa nonaktif karena NE atau DE. Nonaktif disebabkan karena pindah ke luar negeri, berhenti usaha, pendapatan di bawah PTKP, atau permintaan penghapusan. Cara Cek NPWP nonaktif bisa online atau di datang ke KPP. Aktifkan NPWP NE online atau offline dengan formulir dari KPP. NPWP DE tidak bisa diaktifkan. Penting untuk WP memahami kondisi nonaktif NPWP dan langkah-langkahnya.