JAKARTA, KWANews – Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan masalah yang sering ditanyakan wajib pajak saat mengisi SPT Tahunan adalah lupa kata sandi atau password DJP Online, serta lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan lupa password dan EFIN menjadi dua aspek yang paling banyak ditanyakan wajib pajak saat hendak menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

“Jadi memang betul. Dari data DJP dan telepon Kring Pajak banyak wajib pajak yang problemnya lupa password dan lupa EFIN,” katanya dalam acara Speak After Lunch INews, Selasa (30/3/2021).

Neilmaldrin menyatakan solusi bagi wajib pajak yang lupa password adalah dengan memilih opsi reset password saat login DJP Online. Setelah itu, wajib pajak diharuskan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN.

Solusi berbeda jika wajib pajak menghadapi kendala lupa EFIN. Menurutnya, wajib pajak dapat mendapatkan kembali EFIN melalui beberapa saluran. Pertama, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 dan nomor EFIN akan dikirimkan melalui email wajib pajak.

Kedua, wajib pajak bisa mendapatkan EFIN melalui akun Twitter @kring_pajak. Ketiga, wajib pajak dapat mendapatkan nomor EFIN melalui laman pajak.go.id dengan menggunakan fitur live chat. Keempat, mendapatkan EFIN melalui aplikasi terbaru di laman efin.pajak.id.

Neilmaldrin menyampaikan aplikasi efin.pajak.go.id merupakan saluran terbaru bagi yang lupa EFIN dan menawarkan teknologi terbaru baru berupa pengenalan wajah untuk proses validasi permohonan EFIN dari wajib pajak.

“Kami sediakan juga yang terbaru di efin.pajak.go.id, di sana dapat dengan mudah dapatkan EFIN dengan face recognition selama syaratnya terpenuhi, yaitu dana NIK sudah sama dengan data di master file pajak,” tuturnya.

Selain itu, mendapatkan EFIN juga bisa dengan mengirimkan email kepada KPP terdaftar dengan melampirkan sejumlah dokumen. Dokumen yang harus dilampirkan wajib pajak antara foto identitas seperti NIK dan NPWP.

Kemudian, melampirkan surat keterangan terdaftar yang bisa didapatkan pada laman pajak.go.id dan melampirkan swafoto dengan menunjukkan KTP dan NPWP.

“Mendapatkan EFIN bisa dengan kirimkan email ke KPP terdaftar dan dilampirkan scan permohonan aktivasi EFIN yang bisa diunduh di pajak.go.id. Pastikan juga NIK, alamat e-mail dan telepon dalam formulir masih aktif,” ujar Neilmaldrin.

Hingga 30 Maret 2021, wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT Tahunan mencapai 9,9 juta. Realisasi setoran SPT tersebut mencapai 60% dari target DJP untuk wajib pajak yang melaporkan SPT pada 2021 sebanyak 15,2 juta SPT.

JAKARTA, KWANews – Dirjen Pajak Suryo Utomo memindahkan ribuan wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya ke KPP Pratama.

Kepindahan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-117/PJ/2021. Beleid ini dirilis sehubungan dengan dilakukannya penataan kembali terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya.

Keputusan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Perdirjen Pajak No. PER -05/PJ/2021 yang merupakan perubahan dari PER-07/PJ/2020. Berdasarkan pada 2 pertimbangan itu, terdapat sekitar 5.346 wajib pajak yang dipindahkan dari KPP Madya.

“Memindahkan wajib pajak … yang semula terdaftar dan melaporkan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom 4 ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran keputusan direktur jenderal ini,” demikian bunyi Diktum Pertama KEP-117/PJ/2021, Jumat (26/3/3021).

Perincian daftar wajib pajak yang dipindahkan dari KPP Madya dapat dilihat pada Lampiran KEP-117/PJ/2021. Lampiran tersebut terdiri atas 191 halaman yang memuat daftar nama wajib pajak yang dipindahkan dari berbagai KPP Madya beserta KPP Baru yang ditetapkan.

Wajib pajak tersebut di antaranya berasal dari KPP Madya Medan (407 wajib pajak), KPP Madya Pekanbaru (393), KPP Madya Batam (308), KPP Madya Palembang (430), KPP Madya Jakarta Pusat (120), KPP Madya Jakarta Barat (190), KPP Madya Jakarta Selatan I (14), dan KPP Madya Jakarta Timur (60).

Kemudian, KPP Madya Jakarta Utara (367), KPP Madya Tangerang (319), KPP Madya Bandung (182), KPP Madya Bekasi (20), KPP Madya Bogor (251), KPP Madya Semarang (62), KPP Madya Surabaya (519), KPP Madya Sidoarjo (159), KPP Madya Malang (185), KPP Madya Balikpapan (301), KPP Madya Makassar (375), dan KPP Madya Denpasar (684).

Adapun terhadap wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang turut dipindahkan, akan diterbitkan keputusan pemusatan secara jabatan. Keputusan tersebut diterbitkan kepala Kanwil DJP tempat wajib pajak terdaftar melalui penelitian administrasi.

KEP-117/PJ/2021 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu per 22 Maret 2021. Namun, Saat Mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi wajib pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan sejak tanggal 3 Mei 2021.

Selain itu, beleid ini menyatakan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran KEP-117/PJ/2021, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh direktur potensi, kepatuhan dan penerimaan atas nama dirjen pajak. Perbaikan tersebut akan dilakukan melalui penerbitan keputusan dirjen baru.

MEMBAYAR utang pajak memang harus tepat waktu, tetapi otoritas pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengangsur utang pajak tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.242/2014 s.t.t.d PMK 18/202.

Utang pajak yang dimaksud antara lain dari Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Selama ini, utang pajak tersebut harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat. Nah, KWANews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak dari Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Namun demikian, wajib pajak yang bisa mengajukan pengangsuran tersebut hanya untuk wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan likuiditas atau dalam keadaan kahar sehingga tidak dapat melunasi pajak sesuai dengan jatuh tempo.

Mula-mula, wajib pajak membuat surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak seperti diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021. Surat permohonan ditandatangani wajib pajak, atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

Surat permohonan harus mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Lalu, lampirkan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.

Bukti bisa berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Jangan lupa, surat permohonan harus disampaikan sebelum surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

Surat permohonan bisa disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atau tertulis. Bila tertulis, bisa disampaikan secara langsung, pos, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Selain itu, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran harus memberikan jaminan aset berwujud dengan sejumlah kriteria. Pertama, aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon.

Kedua, aset berwujud merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut. Jika seluruh persyaratan sudah disiapkan, silakan untuk mengajukannya ke kantor pajak.

Tambahan informasi, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan aset berwujud sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.

Kemudian, otoritas pajak akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan. Otoritas pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut. Jika 7 hari terlewati maka permohonan otomatis disetujui.

Keputusan Dirjen Pajak bisa berupa menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan wajib pajak; menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran yang dimohonkan wajib pajak; atau menolak permohonan wajib pajak.

Untuk diperhatikan, jatuh tempo angsuran diberikan paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan. Selesai. Semoga bermanfaat.

JAKARTA, KWANews – Pemerintah berencana menurunkan batasan omzet pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini dipatok senilai Rp4,8 miliar. Rencana pemerintah tersebut kembali menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (15/3/2021).

Pengaturan ulang batasan omzet PKP sudah dimuat dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 yang dimuat dalam PMK 77/2020. Kebijakan ini direncanakan masuk dalam RUU Pajak atas Barang dan Jasa yang akan menjadi revisi dari UU PPN.

“Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi … dilakukan melalui … pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak,” demikian bunyi bagian urgensi RUU tersebut dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024.

Selain mengenai rencana penurunan batasan PKP, ada pula bahasan tentang penelitian yang telah dilakukan Ditjen Pajak (DJP) terhadap 55.928 wajib pajak strategis pada 2020. Jumlah tersebut melampaui target penelitian sebanyak 40.292 wajib pajak strategis.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Rencananya Dibahas Hari Ini

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad mengungkapkan rencana penurunan batasan (threshold) PKP akan dibahas dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini.

Ada sejumlah alasan pemerintah berencana menurunkan batasan PKP tersebut. Salah satunya adalah tingginya threshold menyebabkan banyak usaha yang tidak membayar pajak. Simulasi beberapa skenario penurunan threshold berpotensi mengerek penerimaan pajak. (Kontan)

• Basis PPN Kecil

Sebelumnya, World Bank mengusulkan adanya penurunan ambang batas pengenaan pajak penghasilan (PPh) final UMKM dan pengukuhan PKP dari yang saat ini sebesar Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta.

Ada sejumlah alasan pemerintah berencana menurunkan batasan PKP tersebut. Salah satunya adalah tingginya threshold menyebabkan banyak usaha yang tidak membayar pajak. Simulasi beberapa skenario penurunan threshold berpotensi mengerek penerimaan pajak. (Kontan)

JAKARTA, KWANews – Setidaknya ada 3 tren pemeriksaan pajak yang terjadi secara global. Pemahaman terkait dengan tren tersebut sangat penting untuk menentukan respons maupun desain strategi manajemen risiko perpajakan yang efektif.

Tren pertama adalah pada umumnya setiap negara secara berkala/rutin merevisi strategi pemeriksaan pajaknya, baik dari wajib pajak yang diawasi, jenis transaksi yang berisiko, tata cara, dan sebagainya.

“Dewasa ini, strategi terutama atas peningkatan kualitas pemeriksaan pajak diimplementasikan di banyak negara, dengan menggunakan kerangka manajemen risiko kepatuhan yang terintegrasi dan sistematis,

Di Indonesia sendiri, sambungnya, sudah ada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2020 tentang aplikasi desktop pemeriksaan. Dalam beleid tersebut, penguatan kualitas pemeriksaan dilakukan melalui penggunaan aplikasi yang merekam semua kegiatan serta untuk memastikan setiap prosedur dan tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai aturan.

Tren kedua adalah adanya tren penyederhanaan proses pemeriksaan pajak, khususnya terkait dengan upaya memperoleh informasi bisnis dan akuntansi dari sistem teknologi informasi wajib pajak. Dalam tren ini, ada transformasi pemeriksaan dari konvensional mengarah ke digital.

Dengan adanya tren ini, wajib pajak perlu menyiapkan data dan informasi yang sudah terdigitalisasi dan terstandardisasi. Nantinya, jika data wajib pajak sudah terkoneksi dengan sistem otoritas, tidak ada lagi sengketa mengenai masalah uji bukti.

“Sengketa pajak ke depan tidak mengenai masalah uji bukti, tetapi masalah interpretasi pajak,” imbuhnya.

Adapun tren ketiga adalah terkait dengan adanya pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan interaksi secara langsung juga telah mendorong adanya perubahan model pemeriksaan pajak. Masa pandemi mendorong dua tren sebelumnya agar lebih dipercepat.

Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif dalam kerangka kooperatif dan suportif sehingga tercipta kepastian pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

JAKARTA, KWANews – Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan imbauan kepada wajib pajak menyusul adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh beberapa pihak. Imbauan otoritas menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (10/3/2021).

Imbauan disampaikan melalui Pengumuman No. PENG-3/PJ.09/2021. Otoritas menyatakan wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada DJP.

“Dalam hal wajib pajak meminta bantuan penyedia jasa pengisian SPT, wajib pajak diimbau untuk memilih penyedia jasa yang memahami cara pengisian SPT dengan baik dan benar,” tulis DJP dalam pengumuman yang ditetapkan pada 9 Maret 2021 tersebut.

Wajib pajak, lanjut DJP, harus memastikan SPT telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Hal itu akan membantu wajib pajak saat DJP melakukan pengawasan material SPT dan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mengenai imbauan terkait dengan penyedia jasa pengisian SPT Tahunan, ada pula bahasan tentang kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah untuk kembali memasukkan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

• Ketentuan Penyedia Jasa

Melalui Pengumuman No. PENG-3/PJ.09/2021, DJP menegaskan wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani SPT Tahunan.Jika menggunakan jasa pengisian SPT untuk mengisi sekaligus menandatangani SPT Tahunan tersebut, wajib pajak harus memastikan pemberian kuasa kepada penyedia jasa memenuhi beberapa ketentuan.

Pertama, kuasa tersebut menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kedua, memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa. Ketiga, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keempat, telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir. Kelima, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (DDTCNews)

• Kuasa Wajib Pajak

Adapun seorang kuasa tersebut bisa konsultan pajak atau bukan konsultan pajak. Jika konsultan pajak, mereka harus resmi terdaftar atau memperoleh Izin praktik konsultan pajak yang ditetapkan oleh dirjen pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Jika seorang kuasa bukan konsultan pajak, sambung DJP, mereka harus menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.