Ditjen Pajak (DJP) akan membangun surrounding system coretax dalam rangka mendukung kinerja coretax administration system.

Merujuk pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis DJP 2025-2029, surrounding system coretax diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan pengalaman pengguna.

"Pembangunan surrounding system coretax mencakup Inisiatif untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pengalaman pengguna," tulis DJP dalam rencana strategisnya, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Baca Juga : Langkah Baru Pemerintah: OSS Diperkuat Demi Izin Lebih Cepat

Layanan yang akan ditambahkan melalul kebijakan pembangunan surrounding system coretax antara lain, pertama, pembangunan kanal pembayaran melalui QRIS guna mempermudah dan mempercepat transaksi pembayaran pajak.

Kedua, penambahan layanan bilingual pada kanal chat untuk meningkatkan aksesibilitas bagi wajib pajak. Ketiga, pembaruan Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA) untuk mendukung pengelolaan SDM.

Keempat, optimalisasi layanan contact center guna mewujudkan layanan pajak yang responsif, modern, dan mudah diakses. Kelima, pengembangan dashboard statistik pajak sebagal dasar analisis untuk pengambilan keputusan.

Sebagai Informasi, coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP guna menggantikan sistem sebelumnya, SIDJP. Coretax dikembangkan oleh DJP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018.

Coretax telah dilmplementasikan sejak Januari 2025 dan telah sepenuhnya diserahterimakan oleh pihak vendor kepada DJP seiring dengan berakhirnya masa post Implementation support pada 15 Desember 2025.

Dengan berakhirnya post Implementation support, DJP memiliki keleluasaan untuk mengutak-atik coretax dalam rangka memperbaiki bugs atau menambah fitur.

Kesimpulan 

Pemerintah akan mengucurkan anggaran guna memperbarui Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan anggaran pembaruan OSS baru saja disetujui oleh Kemeriterian Keuangan (Kemenkeu) setelah diajukan pada kurang lebih setahun yang lalu.

"Sebelumnya kita sudah meminta anggaran hampir setahun [yang lalu]. Boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, Alhamdulillah baru disetujul anggaran Itu," ujar Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

Baca Juga: Rencana Pajak E-Commerce Diaktifkan Lagi, Mulai Kuarta II 2026

Pembaruan sistem OSS diperlukan agar sistem perizinan elektronik dimaksud bisa terintegrasi secara otomatis dengan sistem milik 18 kementerian dan lembaga (K/L) sesuai ketentuan dalam PP 28/2025.

"Kalau ini sudah berjalan dengan baik, semua perizinan akan sangat-sangat cepat, akan mengurangi pertemuan tatap muka, dan mengurangi potensi- potensi [terjadinya hal] negatif. Faktor ketidakpastian akan makin berkurang," ujar Rosan.

PP 28/2025 menjadi landasan bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip fiktif positif dalam pemberian izin. Dengan fiktif positif, permohonan izin secara otomatis dianggap disetujui bila instansi berwenang tidak merespons dalam jangka waktu yang ditentukan pada service level agreement (SLA).

Saat ini, prinsip fiktif positif sudah diterapkan pada 258 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

"Ini memaksa K/L untuk merespons [permohonan izin] sesuai dengan SLA yang mereka sepakati dengan kami. Ini direspons sangat positif dari pengusaha dalam negeri dan luar negeri," ujar Rosan. 

Kesimpulan :

Pemerintah akhirnya menyetujui anggaran untuk pembaruan sistem OSS yang dikelola BKPM guna meningkatkan integrasi perizinan dengan 18 kementerian dan lembaga sesuai PP 28/2025. Pembaruan ini diharapkan mempercepat proses perizinan, mengurangi tatap muka, serta meminimalkan potensi praktik negatif. Selain itu, penerapan prinsip fiktif positif—di mana izin otomatis dianggap disetujui jika tidak direspons sesuai SLA—menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah bersiap untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan menjadikan penyedia platform marketplace sebagai pihak pemungut PPh Pasal 22. Rencananya, penunjukan ini akan mulai diberlakukan pada kuartal kedua tahun 2026.

Purbaya menjelaskan, wacana pemungutan pajak melalui marketplace ini sempat ditunda pelaksanaannya sejak tahun lalu karena mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional yang dinilai masih belum stabil. Namun, seiring dengan indikasi perbaikan ekonomi saat ini, pemerintah kembali melihat peluang untuk kembali melanjutkan rencana tersebut.

"Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction kan. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi nanti, sekarang udah lumayan nih," ungkapnya Senin (6/4/2026). Apabila performa ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026 terbukti positif dan stabil, maka rencana penunjukan marketplace ini akan dipertimbangkan untuk segera dieksekusi.

Baca Juga : Hapus Bukti Potong Bukan Solusi Biar SPT Nihil

Selain kepentingan penerimaan negara, Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan bisnis yang adil, antara pelaku usaha online dan offline. "Kita akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan rencana yang clear dari data-data yang kita miliki", ujarnya.

Kebijakan ini juga diambil Menkeu untuk merespons laporan masyarakat mengenai membanjirnya barang-barang murah asal Tiongkok yang dinilai menyulitkan dan mengancam daya saing para pedagang produk lokal di pasar domestik. Secara regulasi, pemungutan pajak bagi pedagang online dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. (PMK 37/2025). Melalui ketentuan tersebut, pihak marketplace yang ditunjuk akan diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang didapatkan oleh pedagang dalam negeri di platformnya.

Pemerintah menetapkan kriteria spesifik bagi marketplace yang akan ditunjuk, salah satunya adalah wajib menggunakan escrow account (rekening penampungan) untuk mengelola penghasilan. Selain itu, platform tersebut juga harus memenuhi salah satu dari dua syarat tambahan, yaitu memiliki nilai transaksi di atas Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam sebulan, atau memiliki jumlah traffic akses melampaui 12.000 dalam setahun atau 1.000 akses dalam sebulan.

Kesimpulan

Wajib pajak orang pribadi masih punya kelonggaran waktu untuk melaporkan SPT Tahunannya hingga 30 April 2026. Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh, banyak wajib pajak yang berpikir bahwa laporan SPT Tahunan harus berstatus nihil supaya lega dan merasa aman. Padahal, belum tentu.

Faktanya, SPT Tahunan tidak 'wajib' nihil. Status SPT Tahunan bisa saja nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Hal itu bergantung dari perhitungan pajak darl seluruh penghasilan setahun penuh.

"Hal yang sering terjadi, saat isi SPT, banyak yang berharap Nihil. Kalau muncul kurang bayar biasanya langsung panik. Kok masih harus bayar pajak sih? Kan sudah dipotong kantor tiap bulan?" tulis KP2KP Fakfak dalam unggahannya, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Baca Juga: SPT Diperpanjang?Jangan Santai Dulu, Ada Kewajiban yang Tetap Deadline

Perhitungan SPT Tahunan memang mengacu pada penghasilan setahun penuh. Apa saja? Misalnya, ada gaji dari kantor, honor kegiatan, pekerjaan sampingan, hingga penghasilan lain-lain yang diterima wajib pajak. Nah, semua penghasilan Itu harus dijumlahkan untuk menghitung pajak sebenarnya.

Lantas kenapa bisa kurang bayar? Status kurang bayar di konsep SPT Tahunan pada Coretax D.JP bisa saja muncul karena beberapa sebab. Yang peling sering, sebabnya adalah pindah pekerjaan dalam satu tahun, perbedaan tarif progresif dan tarif saat pemotongan pajak, serta adanya penghasilan lain atau sampingan yang terekam karena NIK.

"Alasan ketiga (penghasilan lain yang terekam karena NIK] Itulah yang paling banyak ditemukan di era coretax. Saat perhitungan dalam SPT, pajaknya bisa berubah," tulis D.JP.

Sebagai contoh, wajib pajak menerima penghasilan berupa cashback dari bank dan dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Pemotongan pajaknya mungkin menggunakan tarif terendah 5%. Namun, ketika data tersebut masuk ke konsep SPT Tahunan dan digabungkan dengan total penghasilan setahun yang sudah menyentuh lapisan tarif 30%, selisih tarif atas cashback itulah yang memunculkan angka kurang bayar.

"Yang pasti jangan lakukan ini: jika ada bukti potong muncul otomatis di sistem, Jangan ngide dihapus hanya agar status SPT Tahunan menjadi nihil," tulis DJP.

Walaupun bisa dihapus bukti potongnya melalui konsep SPT Tahunan, DJP mengingatkan, data penghasilan tersebut masih tetap tercatat di master file DJP. DJP mengimbau wajib pajak agar melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Baca Juga: Ini 5 Kondisi Bupot PPh 21/26 Wajib Terbit Meski Pajak Nihil

"Melaporkan seluruh penghasilan dan pemotongan pajak ini yang akan membuat kita aman dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masa depan," lanjut DJP. 

Kesimpulan

Banyak wajib pajak masih beranggapan bahwa SPT Tahunan harus berstatus nihil agar terasa aman, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Status SPT bisa nihil, kurang bayar, atau lebih bayar tergantung total penghasilan selama satu tahun. Kurang bayar sering terjadi karena adanya penghasilan tambahan, pindah kerja, atau perbedaan tarif pajak. Yang terpenting, seluruh penghasilan dan bukti potong harus dilaporkan sesuai data sebenarnya—bukan dihapus hanya demi mengejar status nihil, karena justru bisa menimbulkan risiko di kemudian hari.

Agar terhindar dari kesalahan pelaporan dan potensi masalah pajak, pastikan perhitungan SPT kamu sudah tepat dan sesuai aturan. Kalau masih bingung atau ragu, lebih aman konsultasikan langsung dengan KWA Consulting. Tim profesional siap membantu memastikan laporan pajak kamu benar, aman, dan sesuai ketentuan tanpa perlu khawatir lagi 

Relaksasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi hingga 30 April 2026 memang menjadi kabar baik bagi Wajib Pajak. Namun, tidak sediki yang bertanya apakah kebijakan ini juga berlaku untuk pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan laporan realisasi investasi dividen.

Agar tidak keliru, penting untuk memahami ruang lingkup relaksasi tersebut.

Relaksasi Hanya Berlaku untuk SPT Tahunan

Perlu dipahami, relaksasi hingga 30 April 2026 hanya berlaku untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Artinya, relaksasi tersebut tidak berlaku untuk kewajiban berikut:

• Pemberitahuan Penggunaan NPPN (Norma) Tahun Pajak 2026
• Pelaporan Realisasi Investasi Dividen (Tahun Pajak 2025, 2024, dan 2023)

Dengan kata lain:

• Batas waktu tetap paling lambat 31 Maret 2026
• Tidak ada perpanjangan untuk kedua kewajiban tersebut

Baca Juga: 

Jangan Salah Paham soal Relaksasi!

Masih banyak Wajib Pajak yang mengira semua kewajiban pajak ikut diperpanjang, Padahal, jika salah memahami aturan ini, konsekuensinya bisa cukup signifikan.

Pastikan Anda: Deadline SPT OP Berpotensi Diperpanjang hingga 30 April 2026

• Sudah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN tepat waktu
• Sudah melaporkan realisasi investasi dividen sesuai ketentuan
• Tidak menunda karena mengira semua kewajiban ikut relaksasi

Risiko jika Terlambat atau Tidak Melapor

Keterlambatan atau kelalaian dapat berdampak langsung pada beban pajak yang harus ditanggung.

Risiko jika Terlambat Ajukan NPPN

• Penghasilan kena pajak dapat dihitung 100% dari penghasilan bruto (kotor)
• Kehilangan hak menggunakan NPPN (norma) yang lebih ringan
• Wajib menyusun pembukuan/laporan keuangan lengkap
• Tidak bisa menggunakan pencatatan sederhana

Risiko jika Tidak Lapor Realisasi Dividen

• Dividen menjadi objek pajak terutang (PPh)
• Wajib membayar PPh sebesar 10% dari total dividen
• Berpotensi dikenakan sanksi keterlambatan
• Pembayaran dilakukan melalui SPT Masa Unifikasi dengan bukti penyetoran sendiri

Siapa yang Wajib Memperhatikan NPPN?

Pemberitahuan penggunaan NPPN ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari menggunakan metode pencatatan sederhana

Beberapa pekerjaan bebas yang bisa menggunakan NPPN, antara lain:

• Tenaga ahli: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris
• Pekerja seni & konten digital: musisi, penyanyi, aktor, model, kreator konten (influencer, selebgram, blogger, vlogger)
• Olahragawan
• Tenaga pendidikan & pelatihana: pengajar, pelatih, penceramah, moderator
• Tenaga literasi & riset: penulis, peneliti, penerjemah
• Agen & perantara: agen iklan, agen asuransi, perantara pelanggan
• Profesi lainnya: pengawas proyek, penjaja barang, distributor MLM, dan sejenisnya

Kesimpulan

Relaksasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi hingga 30 April 2026 hanya berlaku untuk SPT Tahunan, bukan untuk seluruh kewajiban perpajakan. Pemberitahuan penggunaan NPPN dan pelaporan realisasi investasi dividen tetap harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2026 tanpa perpanjangan.

Kesalahan dalam memahami kebijakan ini dapat menimbulkan risiko, seperti hilangnya hak menggunakan NPPN atau dikenakannya pajak atas dividen beserta sanksinya. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu lebih teliti dan memastikan setiap kewajiban dipenuhi tepat waktu agar terhindar dari beban pajak yang lebih besar.

Butuh bantuan?
Agar tidak salah langkah, percayakan kebutuhan perpajakan Anda kepada KWA Konsulting. Tim profesional kami siap membantu memastikan seluruh kewajiban pajak Anda sesuai aturan dan tepat waktu.

Konsultasikan sekarang bersama KWA Konsulting dan kelola pajak Anda dengan lebih aman dan efisien!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, dari semula paling lambat 31 Maret menjadi 30 April.

Purbaya mengatakan batas waktu SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi akan diperpanjang dengan mempertimbangkan periode pelaporan yang sempat kepotong libur Lebaran, serta terjadinya kendala teknis pada coretax system.

"Karena ada kemungkinan juga coretax-nya mutar-mutar (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau pertu. Kalau tergantung saya, berarti fix (diperpanjang] sampai akhir April," katanya di Kantor Kemenkeu, Rabu (25/3/2026).

Baca Juga: Bahlil: Harga BBM Subsidi Tetap Stabil Sampai Lebaran

Dengan kata lain, jangka waktu diperpanjang dengan cara menghapuskan sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025.

Purbaya pun telah menginstruksikan kepada Sekjen Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan ketentuan relaksasi pelaporan SPT tersebut, utamanya bersama dengan Dirjen Pajak.

"Nanti saya bikin [aturan tertulisnya]. Pak Sekjen, bikin ya sampal 30 April, diperpanjang 1 bulan," ucapnya.

Purbaya juga menyoroti jumlah SPT yang disampaikan masih kurang 6 juta SPT, dari target sekitar 15 juta SPT. Hingga saat ini, Ditjen Pajak (DJP) baru menerima sebanyak 8,87 juta SPT Tahunan, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Sebagai informasi, periode pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bagi wajib pajak orang pribadi paling lambat disampaikan pada 31 Maret 2026. Sementara itu, pelaporan SPT wajib pajak badan paling lambat disampaikan pada 30 April 2026.

Wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan tenggat pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Wajib pajak orang pribadi akan dijatuhi denda Rp100.000, sedangkan wajib pajak badan didenda senilai Rp1 juta. 

Kesimpulan

Rencana perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi hingga 30 April 2026 menjadi kabar positif bagi wajib pajak. Kebijakan ini dipertimbangkan karena adanya libur Lebaran serta kendala teknis pada sistem Coretax. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi denda keterlambatan. Namun, keputusan resmi masih dalam proses dan perlu ditunggu lebih lanjut.
Supaya tetap aman dan tidak ketinggalan kewajiban pajak, pastikan SPT kamu dilaporkan dengan benar dan tepat waktu. Serahkan saja pada ahlinya bersama KWA Consulting kami siap bantu dari awal sampai tuntas, tanpa ribet!